peraturan imb. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN PENATAAN BANGUNAN DAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN. peraturan imb

 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN PENATAAN BANGUNAN DAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNANperaturan imb Perbedaan IMB dan PBG selanjutnya terletak pada tahapannya

IMB diganti PBG. (Rancangan Peraturan Pemerintah) Penataan Ruang," sebut Taufiq. 4532 LL SETNEG : 81 HLM. (Ketentuan yang berlaku tepatnya di setiap pemerintah daerah, meskipun aturan-aturan ini relatif sama di setiap daerah yang ada di Indonesia). PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 32 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DALAM NEGERI,. Bagian KesatuSehingga masyarakat tidak harus ke Kabupaten untuk mengurus IMB perumahan, cukup di Kecamatan, asalkan sesuai dengan koridor atau aturan yang telah ditetapkan atau tersebut diatas. - 2 - Untuk memberikan kemudahan, percepatan, peningkatan. Formulir permohonan IMB; 2. Terimakasih atas informasi yang disampaikan dalam web ini, minimal saya jadi dapat mengerti ketentuan dan peraturan mengenai pengurusan KRK dan IMB (izin mendirikan bangunan). Cara Mengurus IMB. METADATA PERATURAN. (2) Peraturan Daerah ini bertujuan untuk: a. Dalam membangun sebuah rumah, kemungkinan besar Anda akan dihadapkan oleh sederet istilah-istilah IMB yang kemungkinan tidak. Masalah tersebut diantaranya masih banyaknya bangunan yang tidak memiliki IMB, bangunan melanggarDengan mengantongi IMB, properti berupa bangunan yang kamu miliki berstatus legal di mata hukum. Dengan diadakannya penelitian ini, maka2005. 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung 2. com, untuk mendapatkan PBG, pemilik bangunan harus memenuhi dua persyaratan utama yaitu punya dokumen rencana teknis dan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan; 27. Dokumen. AUTEN PERDA 10 TAHUN 2019 IMB. Dengan memiliki IMB pada sebuah bangunan, diharapkan tercipta keserasian dan keseimbangan antara. mewujudkan bangunan gedung yang memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung sesuai dengan fungsi dan tata ruang, yang diselenggarakan secara tertib untukJakarta -. 000 atau Materei Rp 6. Pemberitahuan : “Tarif bea meterai Rp 10. TEMPO. 16 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. Pemerintah telah mengatur Izin Mendirikan Bangunan melalui beberapa peraturan, antara lain: UU No. IMB menjadi sebuah izin yang dikeluarkan pemerintah. Pasal 6 . melayani permohonan IMB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 34 / 2001 tentang Pajak dan Retribusi. Setelah berkas diteliti administratip dan dinilai teknis lengkap, maka Gambar Rencana Arsitektur diajukan untuk disidangkan terlebih. 000 dan Rp 6. Apa itu PBG? Pemerintah resmi menghapus aturan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dalam Undang-undang Cipta Kerja (UU Ciptaker). Peraturan Presiden RI No. PBG tak mengharuskan pemilik gedung mengajukan izin sebelum membangun gedung seperti aturan IMB dulu. BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 10 Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 58 tahun 2012 tentang Tarif Khusus Pemutihan Izin MendirikanUntuk kegiatan dengan bangkitan lalu lintas yangtinggi, pengembang atau pembangun wajib menyampaikan dokumen Andalalin yang disusun oleh tenaga ahli yang memiliki sertifikat kompetensi penyusun Andalalin, yang minimal memuat: [8] Perencanaan dan metodologi analisis dampak lalu lintas; Analisis kondisi lalu lintas dan angkutan jalan. Ada sejumlah tahapan untuk. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung7. 2. Ketua Forum Warga Kota Jakarta Azas Tigor Nainggolan menilai, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (2017-2022) berpotensi menyalahi aturan karena menerbitkan IMB di Tanah Merah, Kecamatan Koja, Jakarta Utara pada 2021 lalu. Dalam aturan ini disebutkan, Pemerintah menghapus status Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan menggantinya dengan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Landasan hukum terkait IMB sudah diatur di dalam UU No. 2002. Walau kegunaannya yang cukup krusial, namun tidak semua orang memahami Keterangan Rencana Kota (KRK) secara mendetail. 4 Tahun. Peraturan pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32). PBG tak mengharuskan pemilik gedung mengajukan izin sebelum membangun gedung seperti aturan IMB dulu. (3) Untuk pengganti IMB yang hilang 25 % dari retribusi bangunan. Tipe Dokumen. Peraturan Menteri PUPR Nomor 19/PRT/M/2018 Tentang Penyelenggaraan Izin. Rumah Tinggal bertingkat. Aturan IMB telah resmi dihapus dan kini digantikan dengan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Namun,. 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama,. Izin Mendirikan Bangunan rumah ibadat yang selanjutnya disebut IMB rumah ibadat, adalah izin yang diterbitkan oleh bupati/walikota untuk pembangunan rumah ibadat. Pasal 61A dihapus. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud. Para pendaftar dapat mengajukan Izin Mendirikan Bangunan, jika bangunan tersebut memenuhi kriteria sebagai berikut ini: Bangunan Rumah tinggal luas tanah ≥ 100 m², kondisi tanah tidak harus kosong, dan jumlah lantai sampai tiga, termasuk Cluster/Town House; Pemugaran Cagar Budaya Golongan B dan C; IMB Gudang dengan luas tanah < 1500 m² dan. Seperti yang diatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010, mengurus IMB untuk renovasi rumah hanya meliputi proyek penambahan jumlah ruangan, pembongkaran dinding untuk memperluas ruangan, atau pembuatan bangunan baru di bagian atas maupun bagian samping bangunan rumah sebelumnya. Peraturan ini juga merupakan tindak lanjut dari ketentuan Pasal 24 dan Pasal 185 huruf b Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5234) 11. 6 Bagian Keenam Pelaksanaan Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung Pasal 8. Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); 8. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Jenis izin yang diperlukan untuk membangun atau mendirikan bangunan umum yang memiliki lebih dari 9 lantai. Untuk segera membuat IMB bangunan agar tidak terjadi perselisihan dikemudia hari. IMB itu izin, kalau PBG itu adalah bukan izin tidak ada lagi berbasis izin, PBG itu hanya melihat. Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 06/PRT/M/2017 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2017. 000. Meskipun pengaturan IMB pada Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung mengalami perubahan, tetapi hal itu masih belum mengubah kenyataan bahwa Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No 8 dan No. DKI Jakarta No. 7864147 A. Demikian tahapan mengurus IMB. PENGERTIAN. IPB (Izin Penggunaan Bangunan). Hal di atas menjelaskan bahwa IMB bertujuan agar segala desain, pelaksanaan pembangunan, dan bangunan sesuai dengan peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku. IMB bertahap adalah IMB yang diberikan secara bertahap oleh Pemerintah Daerah Kota kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun. 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) telah dihapus. Hal tersebut dapat membuat Anda bingung. PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG BANGUNAN GEDUNG DAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2019 Seri E Tanggal 22 Mei 2019 SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR, Ttd. Izin membangun gedung sudah ada sejak UU No. Perbedaan mendasar antara PBG dengan IMB adalah terkait permohonan izin sebelum membangun bangunan. Untuk surat tanah, perlu dilampirkan juga surat pernyataan bahwa tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki tidak dalam sengketa. Pengajuan IMB, harus dilengkapi dengan kelengkapan persyaratan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Gubernur No. Nah untuk lebih jelasnya, Berita 99. 26 tahun 2007 tentang Penataan RuangSOLO, KOMPAS. Dasar Hukum Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 14 Tahun 1998 tentang Bangunan di Wilayah. 11. Peraturan ini merupakan tindak lanjut dari ketentuan Pasal 24 dan Pasal 185 huruf b Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. PERGUB Prov. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 19/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan Gedung Dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik ditetapkan oleh Menteri Basuki Hadimuljono pada tanggal 9 Juli 2019 dan diundangkan dal. IMB Dihapus, Begini Syarat Mendapatkan PBG Sebagai Penggantinya. Pemerintah menerbitkan aturan tentang pembangunan gedung guna mengendalikan penggunaan lahan dan tata ruang yang berdampak pada lingkungan. Kini, membangun. Peraturan ini merupakan tindak lanjut dari ketentuan Pasal 24 dan Pasal 185 huruf b Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Copy Gambar Rencana. Prosedur dan biaya IMB. (2) Dalam pengajuan permohonan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPMPTSP harus : a. Prioritasi Strategi Implementasi Peraturan IMB dalam PemenuhanMeningkatkan pelayanan perizinan IMB kepada masyarakat dengan pendekatan Sistem Online di Daerah. Lain kota, lain juga peraturan yang ditetapkan. Soal fisik bangunan yang tidak sesuai dengan IMB, ada aturan yang lebih khusus lagi, yaitu dalam peraturan daerah setempat. Namun pengaturan terkait persyaratan teknis bangunan kos-kosan secara spesifik belum ada. Gambar Rencana dan perhitungan mekanikal elektrikal ditanda tangani perencana instalasi yang memiliki IPTB. Misalnya dalam UU No 34/2001 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, UU No 28/2002 tentang Bangunan Gedung, PP No 36/2005 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, serta PP No 16 Tahun. Berita. PBG ini secara resmi menggantikan aturan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dihapus dalam Undang-undang Cipta Kerja (UU Ciptaker). 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 83, TLN No. Hal ini selaras dengan ketentuan Pasal 40 huruf c. Untuk itu, pemohon dapat menggunakan meterai yang saat ini masih ada, dengan nilai minimal Rp 9. Pemerintah secara resmi menghapus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan menggantinya dengan izin baru yang bernama Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). IMB bukan hanya merupakan kewajiban hukum, tetapi juga untuk memastikan keselamatan dan keamanan. b. id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menghapus aturan izin mendirikan bangunan (IMB) dan menggantikannya dengan persetujuan bangunan gedung (PBG). Selanjutnya IMB saat ini tidak lagi diperlukan dan digantikan dengan persetujuan bangunan gedung (PBG) sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (17) PP No 16/2021. Fotokopi KTP; Rekomendasi Berita : Dari Dokumen Pengganti IMB Hingga Risiko Hukum Jika Pembagian Warisan Ditunda-tunda. CATATAN: Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Februari 2016. IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DASAR HUKUM : 1. Perlu kamu ketahui, saat ini istilah atau nomenklatur IMB telah diubah menjadi Persetujuan Mendirikan Bangunan (PBG). Untuk itu, pemohon dapat menggunakan meterai yang saat ini masih ada, dengan nilai minimal Rp 9. Peraturan Perundang-undangan. Melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker), Pemerintah menghapuskan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). A. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan. . PBG yang menggantikan peran IMB memiliki ketentuan dan persyaratan teknis yang jauh lebih detail. Lihat selengkapnyaPeraturan ini merupakan tindak lanjut dari ketentuan Pasal 24 dan Pasal 185 huruf b Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Peraturan Daerah. Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman penyelenggaraan IMB. PERATURAN WALIKOTA BOGOR NOMOR 4 TAHUN 2007 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) WALIKOTA BOGOR, Menimbang : a. Bangunan Yang Tidak Perlu IMB 2021 - Pemerintah akhirnya resmi menghapus aturan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), yang sebelumnya diatur dalam Undang-undang No. Sebagai gantinya, Pemerintah menetapkan ketentuan baru yang dinamakan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Dengan keluarnya aturan itu, maka aturan lama soal pendirian bangunan yang diatur dalam PP Nomor 36 Tahun 2005 tentang IMB resmi dicabut. 76 Tahun 2008 tentang Pengecualian Pengenaan Surat Izin Penunjukkan dan. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan Gedung Dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha. SLF tidak hanya sebuah sertifikat untuk melegalkan manfaat sebuah gedung, namun juga memperhitungkan beberapa hal, yaitu: 1. Izin Mendirikan Bangunan gedung. Artinya, PBG pengganti IMB adalah dokumen yang wajib dimiliki dalam sebuah pembangunan gedung atau bangunan. bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang. UU RI no. JAKARTA, KOMPAS. Untuk bisa memperoleh IMB maka bangunan atau rumah harus memenuhi kriteria yang. Hal tersebut ditulis dalam pasal 7 ayat 1 yang bunyinya adalah “setiap bangunan gedung harus memenuhi. Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat. bahwa sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2006 tentang Bangunan Gedung, setiap orang pribadi atau badan yang. Jakarta, IDN Times - Pada Maret 2021 lalu, Presiden Joko 'Jokowi' Widodo telah menghapus aturan izin mendirikan bangunan (IMB) dan menggantikannya dengan persetujuan bangunan gedung (PBG). Beleid ini merupakan turunan dari UU No. KOMINFO/03/2009 dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan Dan Penggunaan Menara Telekomunikasi;. Kami asumsikan SKRK yang Anda maksud adalah Surat Keterangan Rencana Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Peraturan. Dasar Hukum IMB. Dengan. RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KUTAI KARTANEGARA, Menimbang : a. Bahkan, juga pertanyaan soal cara mengurus imb hilang hingga cara mengurus IMB untuk renovasi rumah. JAKARTA, KOMPAS. Terimakasih atas informasi yang disampaikan dalam web ini, minimal saya jadi dapat mengerti ketentuan dan peraturan mengenai pengurusan KRK dan IMB (izin mendirikan bangunan). IPB (Izin Penggunaan Bangunan) adalah izin yang. Meskipun secara garis besar prosedurnya masih sama. Portal tersebut diluncurkan salah satunya untuk mempermudah mengurus Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) secara online. Untuk wilayah Jakarta ada beberapa aturan yang mengatur persoalan IMB ini diantaranya. Padahal, perubahan nama ini diatur lewat Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 yang diteken Jokowi pada 2 Februari. Izin Mendirikan Bangunan gedung yang selanjutnya disingkat IMB dalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah,memperluas, dan/atau mengurangi bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan teknis yang berlaku. Dasar Hukum Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 14 Tahun 1998 tentang Bangunan di Wilayah. Peraturan ini disebarluaskan kepada pihak-pihak yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan. a. IMB, salah satunya adalah dengan mengefektifkan peraturan daerah tentang IMB melalui penerapkan sanksi yang lebih berbobot untuk menimbulkan efek jera, meningkatkan sosialisasi peraturan daerah tentang IMB guna kesadaran hokum masyarakat kabupaten sukamara dalam kegiatan membangun bangunan dan melakukan upaya-upayaPresiden Jokowi resmi menghapus ketentuan soal Izin Mendirikan Bangunan (IMB). JAKARTA, KOMPAS. Perbedaan IMB dan PBG. Pergantian itu tertuang di Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan. IMB adalah surat Izin Mendirikan Bangunan perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, dan/atau mengurangi bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan teknis yang berlaku. PP No. Berdasarkan Pasal 346 ayat (1) dan (2) PP No. Bagi bangunan gedung rumah ibadat yang telah digunakan secara permanen dan/atau memiliki nilai sejarah yang belum memiliki IMB untuk rumah ibadat sebelum berlakunya Peraturan Bersama Menteri, bupati/walikota membantu memfasilitasi penerbitan IMB untuk rumah ibadat tersebut. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6. Note : Mekanisme perolehan IMB ini bersumber dari UU No 28 Tahun 2002 jo. TENTANG. IMB bertahap adalah IMB yang diberikan secara bertahap oleh Pemerintah Daerah Kota kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun. 25. 3. Halaman Selanjutnya. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan. pdf. Peraturan Perundang-undangan. Judul. Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada. Mengenal Peraturan / Istilah-istilah dalam IMB Rumah Tinggal. CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengkritik aturan yang dia bikin sendiri soal perubahan nama Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Tipe Dokumen. BAB II TUGAS. Aturan setebal 406 halaman yang diterbitkan pada 2 Februari 2021 ini merupakan turunan dari revisi Undang-Undang nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung yang dilakukan pemerintah lewat UU nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Peraturan Pemerintah (PP) NO. Sedangkan syarat yang dibutuhkan untuk mengajukan permohonan IMB Kecamatan adalah sebagai berikut: Fotocopy Status Kepemilikan. Konsep yang diatur dalam PP. JAKARTA, KOMPAS. Biasanya IMB keluar kurang lebih dua minggu setelah pembayaran. Sebelumnya, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung menggunakan istilah Izin Mendirikan Bangunan Gedung (“IMB”) untuk merujuk pada perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung sebagaimana. 2. 9 Tahun 2006 dan No. 26, TLN No. Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2019 tentang PENYELENGGARAAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN. 917, Jdih. 3 (tiga) hari kerja. 28 Tahun 2002 Pasal 39 yang menerangkan tentang bangunan gedung. undang-undang no. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 24/PRT/M/2007 Tahun 2007 tentang . Dasar hukum yang mendasari persoalan Izin Mendirikan Bangunan ("IMB") ini adalah Undang-undang No. Sehingga istilah IMB tidak lagi digunakan.